Jumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Menyusul, masih tingginya pengaduan konsumen yang diterima YLKI terkait sektor jasa keuangan di sepanjang tahun 2023 lalu.
kata Tulus dalam acara Jumpa Pers Laporan YLKI 2023 di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (23/1).
Padahal, lanjut Tulus, kehadiran OJK sebagai regulator seharusnya mampu memberikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Mengingat, usia kehadiran OJK yang sudah cukup lama di Indonesia.
"Ini menunjukkan Peran OJK setelah berusia lebih dari 15 tahun ternyata belum mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan jasa keuangan di Indonesia," beber Tulus.
Dalam bahan paparannya, tercatat jumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023. Lalu, disusul sektor e-commerce sebanyak 13,10 persen aduan yang diterima YLKI.
Selanjutnya, YLKI menempatkan sektor telekomunikasi diperingkat tiga dengan jumlah pengaduan sebesar 12,1 persen. Kemudian, sektor perumahan sebanyak 6,70 persen pengaduan, dan listrik dengan jumlah pengaduan mencapai 2,40 persen.
Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan operasional 2.248 pinjaman online (pinjol) ilegal dan 40 investasi ilegal sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
"Satgas Pasti telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta
Friderica menuturkan pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 9.380, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.991 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 388 pengaduan.
OJK bersama seluruh anggota Satgas Pasti terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal.
Pada 2021, sebanyak 98 investasi ilegal, 811 pinjol ilegal, dan 17 gadai ilegal telah dihentikan.
Jumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca Selengkapnya
Dalam ayat 2, OJK mengatur PUJK agar tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen.
Baca Selengkapnya
Salah satunya kondisi suku bunga yang masih di level tinggi, walaupun di proyeksikan tidak akan naik lagi.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca Selengkapnya
Daftar produk yang dikeluarkan YKMI tersebut menjadi rujukan untuk menjawab kebingungan masyarakat terhadap produk yang terafiliasi.
Baca Selengkapnya
Pelaku usaha diharapkan beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca Selengkapnya
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi