Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?

Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?

Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?

Pilkada akan digelar pada November 2024 mendatang.

Bali menjadi salah satu daerah yang bakal menggelar Pilkada Serentak di tahun ini. Pilkada akan digelar pada November 2024 mendatang.


Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, total anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Pulau Bali mencapai Rp 237.227.000.000 atau Rp 237,2 miliar

Dewa Indra menerangkan, anggaran itu sudah mencakup semuanya baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bali dan biaya pengamanan baik di tingkat Polda Bali dan Kodam serta Korem.


"Untuk dana Pilkada Provinsi Bali keseluruhannya Rp 237.227.000.000. Ini sudah termasuk untuk KPU, Bawaslu Polda, Kodam dan Korem dan nanti tambah lagi dengan kabupaten dan kota," kata Indra, usai pendatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bali, untuk Pengamanan Pilkada 2024 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin (9/4).

Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?

Usai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.

"Sebelum pendatangan NPHD ini, kami tentu sudah koordinasi dengan kabupaten dan kota se-Bali bahwa persiapan anggarannya sudah siap, sehingga ketika pendatangan NPHD ini akan diikuti dengan realisasi anggaran," imbuhnya.


Sementara, di tanggal 9 November 2023 lalu, sudah ada pendatangan NPHD antara Gubernur Bali dengan Ketua KPU dan Bawaslu Bali serta KPU dan Bawaslu di Kabupaten dan Kota di Pulau Dewata.

"Itu baru dicairkan 40 persen dan 60 persennya akan dicairkan tahun ini. Itu arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," jelasnya.


Sementara, untuk dana pengamanan Pilkada 2024 akan dicairkan sekaligus karena sudah masuk Bulan April 2024 dan dana akan cair di Bulan Mei 2024 karena sudah masuk ketahapan pilkada.

"Kalau KPU buat tahapannya 40 persen dan 60 persen karena kita realisasikan kan tanggal 9 November 2023 kita sudah NPHD, tahapan 14 hari masuk Bulan November (2023) sudah kita cairkan 40 persen dan 60 persennya kami sudah siap, tinggal KPU dan Bawaslu mengajukan kepada kami," jelasnya.


Kemudian, untuk khusus dana pengamanan Pilkada serentak di Bali mencapai Rp132 miliar meliputi kabupatan kota.

Dibandingkan Pilkada tahun lalu 2023 untuk dana yang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saja Rp350 miliar lebih. Tahun ini karena dilakukan
secara serentak dana itu bisa berbagi.

"Misalnya, pengamanan itu sharing antara Polda dengan Polres-polresnya, sehingga dana pengamanan ini sharing juga antara provinsi dengan kabupaten dan kota. Begitu juga untuk KPU dan Bawaslu jadi sharing ada provinsi ada kabupaten kota, apa isi sharing-nya kita sudah sepakati sudah kita tetapkan dalam bentuk keputusan gubernu," ujarnya.


"Kegiatan mana yang ditanggung oleh KPU provinsi yang mana oleh KPU kabupaten yang mana Bawaslu provinsi yang mana Bawaslu kabupaten. Pengamanan juga begitu, yang menjadi tugas dari provinsi dari APBD provinsi yang menjadi tugas dari kabupaten dan kota menjadi beban APBD kabupaten dan kota sudah terbagi sehingga tidak ada overlap," ujarnya.

Jelang Pilkada Bali 2024, Ini Bocoran Golkar soal Nama Diusung
Jelang Pilkada Bali 2024, Ini Bocoran Golkar soal Nama Diusung

Partai Golkar mengaku sudah menyiapkan seribuan nama untuk diusung di berbagai daerah yang menggelar pilkada serentak.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pilkada Jabar Rp1 Triliun Mulai Disalurkan, ASN Diingatkan Netral & Tak Berpihak
Anggaran Pilkada Jabar Rp1 Triliun Mulai Disalurkan, ASN Diingatkan Netral & Tak Berpihak

Pilkada serentak di Jabar diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024
PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024

PKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.

Baca Selengkapnya
PPP soal Peluang Usung Sandiaga di Pilgub DKI: Kita Lihat Dinamika
PPP soal Peluang Usung Sandiaga di Pilgub DKI: Kita Lihat Dinamika

Pilkada serentak akan digelar pada November 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024

"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.

Baca Selengkapnya