Ironi Kerusakan Sawah Jambi & Bisnis Gelap yang Menggiurkan

Aliran sungai membelah Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Jambi, kini berwarna cokelat pekat. Permukaan airnya bak kerak mengambang. Terbelah-belah. Bercampur tumpukan batu dan pasir menjadi bukit-bukit kecil.

Kecamatan Pangkalan Jambu dulu begitu hijau. Hamparan sawah membentang sejauh mata memandang. Sayang, kini berubah drastis. Demi bisnisnya, pemodal besar mengalihfungsikan area sawah menjadi pertambangan emas tanpa izin (PETI). Para cukong kaya melumat lahan persawahan menjadi pertambangan emas tanpa izin (PETI) satu dekade lebih.

Kondisi petani yang frustasi dimanfaatkan para pemodal berkantung tebal. Mereka dibujuk rayu agar mau bekerja sama dan dijaminkan hidup lebih sukses. Sadar ekonomi keluarga tak lagi bergerak, satu per satu warga kepincut. Mereka nekat meninggalkan tradisi bersawah, beralih menjadi penambang emas ilegal.

Pertambangan PETI yang masif menghilangkan lebih kurang 600 hektare sawah, dari total 3.390 hektare sawah di 12 kecamatan di Kabupaten Merangin.  Parahnya lagi, alih fungsi lahan sawah itu juga mengancam ketahanan pangan di Jambi di tengah pasokan beras yang bertahun-tahun selalu mengalami defisit lebih dari 40 persen.

Dampak keberadaan PETI juga membuat lahan sawah produktif terdampak. Merkuri sisa dari aktivitas menambang emas secara ilegal telah mencemari sungai Batanghari. Hal itu diketahui setelah Dosen Universitas Jambi, Ngatijo, melakukan riset.

Temuannya, merkuri di air sungai memang berfluktuasi pada kisaran <0,0005-0,0645 mg/L. Sedangkan pada sedimen sungai terdeteksi dengan kisaran 0,01-0,42 mh/kg. Tentu sangat berbahaya untuk semua makhluk hidup tanpa terkecuali.

Bagaimana mungkin gabah akan berkualitas jika pengairan yang dipakai berasal dari air sungai yang sudah tercemar. Bahkan dalam riset itu pula, dia menemukan merkuri juga sudah masuk ke dalam tanah. Lucunya lagi, tanah bekas tambah juga mereka garap lagi sebagai area persawahan. Padahal, sudah tak mungkin lagi ditanami padi karena hanya akan membahayakan bila dipanen untuk dikonsumsi.

"Kandungan merkuri dalam beras dari lahan bekas tambang disarankan tidak dikonsumsi karena membuat manusia cacat. Bahkan cemaran merkuri dapat menurun ke anak secara genetik," ujarnya.

Sekadar diketahui, kebutuhan beras di Jambi dengan jumlah penduduk sekitar 3.677.678 jiwa yakni sebanyak 89,7 kilogram/kapita/tahun atau sekitar 329.888 ton. Sedangkan produksi gabah kering giling (GKG) tahun lalu hanya 274.557 ton, yang apabila dikonversi ke beras sekitar 178.462 ton.

Tak sekadar persoalan ketersediaan bahan pangan, bisnis PETI membuat lingkungan sekitar kian memprihatinkan. Banjir kerap melanda Jambi. Bahkan di 2015 lalu, banjir di Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu, menewaskan satu orang. 

Begitu juga sumber air bersih di Merangin yang terus menyusut. Masyarakat terpaksa membeli air.

Maraknya penambangan ilegal di Kabupaten Merangin tak serta merta berjalan mulus. Tidak semua area bisnis PETI berjalan sukses. Ada yang gagal hingga membuat pemodal dan para pekerja putar otak menghidupi bisnis mereka.

Salah satu cara yang dilakukan adalah menjual pasir yang ada di area pertambangan emas untuk proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Kebetulan, sekitar 30 kilometer dari Pangkalan Jambu, sedang dibangun PLTA Batang Merangin. PLTA ini dibangun PT Kerinci Merangin Hindro (KMH).

KMH adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga air milik grup usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Informasi dihimpun, KMH membutuhkan banyak pasir karena harus membangun bendungan setinggi 120 meter dan menggali terowongan bawah tanah sekitar 11,6 kilometer untuk proyek PLTA tersebut. Sehingga membutuhkan pasokan pasir dan batu yang besar untuk pembangunan tersebut.

Disebut-sebut, nilai pembangunan megaproyek ini mencapai triliunan. Bila nantinya beroperasi, proyek energi bersih tenaga air ini akan menghasilkan listrik 350 megawatt.

Sebagian besar pasir yang disuplai untuk membangun bendungan tersebut didatangkan dari Pangkalan Jambu. Pasir didapat dari sisa tambang emas ilegal yang usianya pendek. Dari dokumen penimbangan pasir KMH tahun 2023 yang diperoleh redaksi, salah satu perusahaan di Pangkalan Jambu yang menyuplai pasir adalah sebuah perusahaan yang berpusat di Bangko dan beroperasi di Desa Sungai Jering. Namun, saat ini perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi karena tidak memiliki kontrak dengan PLTA.

“Sekarang warga sudah punya perusahaan sendiri. Sudah ada izin untuk memasukkan batu ke PLTA,” kata Uncu.

Pembatasan pasokan yang dilakukan PLTA membuat perusahaan di Perentak hanya bisa mengirim 2.000 ton pasir setiap dua minggu. Dari jumlah itu, dalam satu ton, perusahaan ini dapat mengantongi Rp320 juta. Artinya dalam sebulan bisa menghasilkan Rp640 juta.

Tetap kini pasokan pasir hanya 15-30 truk sehari seiring pembangunan bendungan dan terowongan yang hampir rampung. Tiap truk memiliki bobot sekitar 14 ton.

Dia memastikan langkah perusahaan membeli bahan baku pasir dari Perentak karena suda ada IUP dan titik koordinat dari perusahaan. Begitu juga untuk pemasok dari Sungai Manau. Saat ini, jumlah pasir yang dipasok tak terlalu banyak karena pekerjaan sudah hampir rampung.

"Tapi untuk saat ini tidak banyak lagi dikarenakan pembangunan hampir selesai,” ujarnya.

Aslori menyebut dalam satu bulan pasokan pasir yang masuk ke KMH mencapai 1.000 ton. Jumlah itu tak pasti karena bergantung pada kebutuhan pembangunan PLTA.

"Kita juga tahu bahwa dari Perentak itu banyak tidak memiliki izin. Karena itu, pihak perusahaan sudah memutus kontrak."
 

Ragam bisnis tambang ilegal yang tumbuh subur di Jambi tentu tak bisa dibenarkan atas nama apapun. Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf mengatakan, penambangan emas ilegal sagat merusak alam. Mereka harus mengeruk alur sungai, sempadan sungai bahkan menghilangkan tutupan hutan di atasnya. Jelas sangat berbahaya secara ekologi.

Perilaku merusak lingkungan ini jelas menimbulkan ancaman bencana banjir dan longsor yang tak main-main. Daerah-daerah yang dulunya aman kini banjir parah,

Sedimentasi karena aktivitas penambangan emas membuat sungai dangkal. KKI Warsi mencatat, pada tahun 2021 sebanyak 20 kali banjir melanda Kota Jambi, Batanghari, Muarojambi, Sarolangun dan Kerinci. Bencana hidrologi ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 6.265 rumah terendam, 635 hektare lahan terendam.

KKI Warsi mencatat setiap tahun area penambangan emas ilegal semakin meluas. Pada 2016, tercatat 10.926 hektare lahan di Kabupaten Sarolangun dan Merangin menjadi area tambang emas ilegal. Kemudian tahun 2017 naik drastis menjadi menjadi 27.535 di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Bungo.

Rudi menuturkan penambangan emas setiap dekade mengalami peningkatan teknologi. Dengan demikian daya rusaknya sangat masif. Awalnya, penambangan emas dilakukan secara tradisional dengan mendulang di pinggir sungai. Namun sejak tahun 2000-an, penambangan emas menggunakan mesin dompeng.

Alat itu mampu mengisap sedimen sungai dan membawanya ke saringan khusus. Di tempat ini, pasir, kerikil dan lumpur akan terpisah dengan butiran emas dengan bantuan merkuri.

Saat alat ini bekerja, ada ratusan dompeng yang berada di sepanjang Sungai Batanghari. Perlahan air menjadi keruh. Setelah emas di alur sungai mulai habis, para penambang emas kembali berinovasi. Area penambangan tidak lagi berada di sungai utama, melainkan merambah anak-anak sungai menggunakan alat berat.

“Semakin meluas, tidak hanya sungai melainkan sawah, kebun karet, ladang bahkan hutan lindung,” kata Rudi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Safrani, mengakui tambang di Perentak dan sekitarnya ilegal. Dia juga mengakui praktik itu sangat merusak lingkungan.

Praktik ilegal itu telah membuat wilayah Perentak yang memiliki badan sungai yang sesuai dengan alam namun diubah penambang ilegal dengan mengahlikan sungai sesuai peruntukannya dan menyebabkan bencana alam.

Menurutnya, 80 persen sawah di wilayah kecamatan Sungai Manau sudah digunakan oleh masyarakat menjadi PETI, sehingga membuat aktivitas pertanian di sana menurun sekali. Tetapi saat ini upaya peremajaan area sawah agar kembali produktif masih terus diusahakan.

"Saat ini pemerintah fokus untuk mengembalikan menjadi sawah kemudian kita juga sudah mengeluarkan filled project penanaman sawah kembali," katanya.

Artikel ini adalah bagian dari fellowship program For The People